Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar
Sari
Abstarct
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir oleh PD Parkir Makassar Raya di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang retribusi daerah yang di fokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Penerimaan pendapatan retribusi parkir jika dilihat dari persentasenya selalu naik turun. Adapun kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh PD parkir Makassar Raya sehingga target setiap tahunnya tidak mencapai target yaitu menyangkut tentang : kondisi cuaca, kebijakan pemerintah tentang larangan parkir ditepi jalan, kondisi badan usaha, kurangnya pengawasan dan backingan jukir..
Universitas Internasional Batam
Keywords: Efektivitas, Pengelolaan Retribusi Parkir.
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Bratakusumah, Deddy Supriady, Ph.D dan Dadang Solihin, M.A. 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Djaenuri, A. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia
Hariadi, Restianto, Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah.
Cetakan Pertama. Salemba empat. Jakarta.
Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi ke 2. Yogyakarta: BPFE.
Hasibuan, Malayu S.P., Haji. 2008. Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah/--Ed. Revisi, Cet. 7.—Jakarta : Bumi Aksara.
Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. cetakan kedua. Yogyakarta : UII Press.
Mappaenre Ahmad. 2009. Dasar-dasar Ilmu Administrasi dan Manajemen.
Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
Muhammad Afif Sholeh. 2019. Tafsir Surat An-nisa ayat 58 Tentang Perintah Menunaikan Amanat. Jakarta : UIN Syarif Hiyatullah.
Nugroho. 2003. Good Governance. Bandung : Mandar Maju.
Pasolong Harbani. 2013. Teori Administrasii Publik. Makassar:
ALFABETA,cv.
Sakti Satria. 2018. Efekivitas Sistem Perparkiran Dalam Upaya Peningkatan Hasil Retribusi Parkir Dikota Bandar Lampung. Lampung : Universitas Lampung.
Saputra Dwi Ismail. 2013. Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar. Makassar : UNHAS
Siagian, Sondang P. 2004. Filsafat Administrasi. Jakarta : Gunung Agung.
Silalahi, Uber. 2011. Asas-asas Manajemen. Cetakan ke I. PT. Refika Aditama. Bandung.
S.H Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. cetakan pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
Sulaiman, Anwar. 2000. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah.
Jakarta : STIA-LAN Press
Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Syafiie, Kencana Inu. 2005. Ilmu Adminitrasi Publik Jakarta : Rineka Cipta.
Yanii, Ahmad. 2009. Hubungaan keuaangan antaara pemerintah pusat dan daerah diindonesia. Rajawali perss. Jakartaaa.
Yunus Sartika Dewi. 2010. Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar. Makassar : UNHAS
Wijayanti, Irine Diana Sari Se,Mm. 2008. ,Manajemen. Jogyakarta : MITRA CENDIKIA offset.
Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, dkk. 2009. Al-Qur’an seven in One. Jakarta : Almahira.
Awalddin Hendra, 2018. Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Vol 2, No. 1, April 2018, hal 1-12.
Syamsuddin, 2017. Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Vol I, No. 1, Juni 2017, hal 60.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Ruang Lingkup APBD
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Ruang Lingkup APBD .
SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum.
DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v4i3.1097
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional