Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada BPKAD Kabupaten Kupang

Queeni Leylani Rimafanda Mozes, Moni W. Muskanan, Indah Mutiara

Sari


This study aims to evaluate the internal control system over the management of regional fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kupang Regency. The management of regional fixed assets plays a crucial role in achieving effective, efficient, transparent, and accountable governance. However, several issues remain, such as irregular asset administration, uncertified assets, and weak supervision and reporting. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and document studies. Data analysis was conducted using the five components of the Government Internal Control System (SPIP) as regulated in Government Regulation No. 60 of 2008, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The results indicate that the implementation of the internal control system at BPKAD Kupang Regency has been fairly good but not yet optimal, especially in the aspects of risk assessment and monitoring. The study also found the need to improve human resource capacity, update asset information systems, and consistently enforce supervision procedures. Therefore, this evaluation is expected to serve as a basis for BPKAD Kupang Regency to strengthen its internal control system and enhance accountability in managing regional fixed assets.

Keywords: Internal Control System, Fixed Asset Management, SPIP, BPKAD Kupang Regency

Teks Lengkap:

Download PDF

Referensi


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tahun 2022. BPK RI.

Bastian, Indra. (2010). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Behavioral Accounting Journal (2023) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal control – Integrated framework. AICPA.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47.

Fandi Nursanita Nasution. (2022). "Peran Audit Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Perolehan Aset Tetap." Jurnal Akuntansi STEI.

Fitria, R., Mukti, A., & Hamdani. (2018). Pengelolaan aset tetap daerah dalam perspektif akuntabilitas pemerintahan daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 13(2), 56–69.

Hamidah. (2014). Pengendalian intern dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ilmu Akuntansi, 5(1), 45–52.

Idris. (2021). Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta: Penerbit Universitas.

Kevin, et al. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Kupang.

Kolinuq, Y., Simorangkir, L., & Bahri, S. (2015). Optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(2), 31–46.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jakarta: KSAP.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mahsun, M. (2016). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakart

Maulinda Safitri. (2024). "Peran Manajemen Aset Tetap dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah.

Nasution, N. A. (2022). Peran audit internal dalam efektivitas pengendalian intern perolehan aset tetap. Jurnal Akuntabilitas, 15(2), 79–88.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kupang. (2024a). Peraturan Bupati Kabupaten Kupang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Kupang.

Pemerintah Kabupaten Kupang. (2024b). Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kupang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.

Putri, A. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Jurnal Ilmiah Akuntansi.

Purba, A., & Aziza, R. (2019). Manajemen Aset Tetap Pemerintah. Jakarta: Penerbit Universitas.

Raharjo, S. (2008). Stewardship theory dan implikasinya terhadap corporate governance. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(1), 88–101.

Rahayu, N., & Rahmawati, D. (2023). Pengendalian Internal Aset Tetap dalam Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 9(2), 55–65.

Safitri, M. (2024). Peran manajemen aset tetap dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Daerah, 6(1), 10–20.

Sari, M. (2021). Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Aset Tetap Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8(1), 44–58.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Novan Eko Priyo Wiguno. (2022). "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pengawasan Inspektorat, Penatausahaan Aset Tetap dan Komitmen Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.

Wicaksana, E. S. (2021). Pengendalian internal aset tetap: Studi kasus pada Pemerintah Kota Kediri. Jurnal Ilmu Administrasi dan Akuntansi, 4(1), 32–45.




DOI: https://doi.org/10.37531/mirai.v10i2.10262

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Flag Counter

Creative Commons License

JURNAL MIRAI MANAGEMENT is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Web Analytics